Menganalisis Pembentukan Pemerintahan Setelah Proklamasi

A. MENGANALISIS PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN SETELAH PROKLAMASI

Setelah melalui perjuangan yang panjang akhirnya terbentuklah negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Dengan negara yang berdaulat, lepas dari cengkeraman penjajah, bangsa Indonesia dapat meraih cita-cita dan meningkatkan taraf hidupnya.

1. Pengesahan UUD 1945 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menghasilkan keputusan bahwa UUD 1945 ditetapkan serta disahkan menjadi kontitusi Negara Indonesia serta dipilihkan Presiden Indonesia beserta wakilnya. Sidang dari PPKI ini merupakan kelanjutan sidang BPUPKI pada tanggal 10-16 juli 1945 yang mengulas persoalan rancangan undang-undang dasar. Berbagai pembetulan disepakati dalam sidang, yaitu rumusan sila pertama pancasila yang sebelumnya disepakati merupakan “ketuhanan serta keharusan menjalankan syariat-syariat islam bagi pemeluknya’’,di ubah menjadi “ketuhanan yang maha esa’’. Tidak hanya itu, Bab III, pasal 6,UUD 1945yang sebelumnya menyebutkan bahwa”presiden ialah orang Indonesia orisinil yang beragama islam’’. Dalam sidang itu pula rancangn undang-undang dasar ditetapkan serta disahkan menjadi undang-undang dasar Negara yang kemudian dikenal sebagai undang-undang dasar 1945. Pada saat mengulas bab III rancangan UUD 1945, Otto iskandardinata menganjurkan supaya sekaligus saja memilih presiden serta wakil presiden. Ia menganjurkan Soekarno menjadi presiden, serta Moh Hatta sebagai wakil presiden. Usul darinya diterima dan kemudian kedua proklamator tersebut sejak tanggal 18 Agustus 1945 resmi menjadi presiden serta wakil presiden Republik Indonesia yang pertama.

2. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah.

Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah - Sebagai Negara yang baru merdeka Indonesia belum mempunyai pemimpin serta pemerintahan yang berdaulat, oleh sebab itu diadakan sidang PPKI dalam upaya pembentukan pemerintahan, alat kelengkapan, serta keamanan negara Indonesia.

Sidang tanggal 18 Agustus1945, menghasilkan keputusan sebagai berikut:

a. Mengesahkan serta menetapkan UUD RI yang dikenal dengan nama UUD 1945.

b. Memilih serta menetapkan Sukarno sebagai Presiden serta Mohammad Hatta sebagai wakil presiden (secara aklamasi)

c. Pembentukan Komite Nasional untuk menolong pekerjaan presiden sebelum terbentuknya MPR serta DPR.

Sidang tanggal 19 Agustus 1945, menetapkan tentang :

Pembagian wilayah Indonesia. Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi dengan 2 daerah istimewa beserta gubernurnya, yaitu :

· Jawa Barat : Sutardjo Kartohadikusumo

· Jawa Tengah : R. Panji Soeroso

· Jawa Timur : R.A Soerjo

· Kalimantan : Ir. Mohammad Noor

· Sulawesi : Dr. Sam Ratulangi

· Maluku : Mr. J. Latuharhary

· Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ketut Pudja

· Sumatera : Mr. Teuku Moh. Hasan

· Dua daerah istimewa yaitu Yogyakarta serta Surakarta

Pembentukan Departemen serta Kementrian. Pembentukan 12 Departemen serta 4 kementrian negara untuk menolong presiden.

· Departemen Dalam Negeri : Wiranata Kusumah

· Departemen Luar Negeri : Ahmad Subardjo

· Departemen Kehakiman : Dr. Soepomo

· Departemen Keuangan : A.A Maramis

· Departemen Kemakmuran : Ir. Surachman Tjokrodisuryo

· Departemen Pengajaran : Ki Hajar Dewantara

· Departemen Penerangan : Amir Syarifudin

· Departemen Sosial : Iwa Kusumasumantri

· Departemen Pertahanan : Supriyadi

· Departemen Kesehatan : Boentaran Martoatmodjo

· Departemen Perhubungan : Abikusno Tjokrosujoso

· Departemen Pekerjaan Umum : Abikusno Tjokrosujoso

· Menteri Negara : Wachid Hasyim

· Menteri Negara : R.M Sartono

· Menteri Negara : M. Amir

· Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata

3. Pembentukan Badan – Badan Negara

Sidang tanggal 22 Agustus 1945, PPKI membentuk KNIP dan dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Dibentuk komite nasional sebagai penjelmaan tujuan dan impian bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan yang didasarkan kedaulaan rakyat. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berkedudukan di Jakarta, sedangkan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) berkedudukan di ibukota propinsi. Tanggal 29 Agustus 1945, Presiden Sukarno melantik 135 anak buah KNIP di Gedung Kesenian Jakarta dengan ketua Kasman Singodimejo.

Hasil Sidang PPKI 18 Agustus 1945

· Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang berisi 37 pasal.

· Memilih dan membawa ceo tinggi negara, yaitu Soekarno sebagai Presiden RI dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden RI.

· Presiden dan Wakil Presieden dibantu oleh suatu Komite Nasional hingga terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal IV. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan suatu Komite Nasional.

Petinggi-petinggi KNIP

· Mr. Kasman Singodimedjo – Ketua

· M. Sutardjo Kartohadikusumo - Wakil Ketua I

· Mr. J. Latuharhary - Wakil Ketua II

· Adam Malik - Wakil Ketua III

Hasil Sidang KNIP 16 Oktober 1945

Drs. Moh Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X Tahun 1945 yang menetapkan bahwa KNIP sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif, ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan menyetujui bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari sehubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh suatu badan pekerja yang diplih di antara mereka dan bertanggungjawab terhadap KNIP. Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) akhirnya dibentuk dan diketuai oleh Sutan Syahrir dan wakilnya Amir Syarifuddin.

Kemudian Drs. Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Politilk 3 November 1945 atas desakan dari Sutan Syahrir selaku Ketua BP-KNIP. Dampak dari maklumat/kebijakan itu adalan munculnya beberapa partai politik di Indonesia dengan ideologi yang beraneka ragam.

Tanggal 11 November 1945 BP-KNIP mengeluarkan pemkabarhuan Nomor 5 mengenai pertanggungjawaban Materi Terhadap Perwakilan Rakyat. Anehnya, Presiden Sukarno menyetujui usul tersebut dan mengeluarkan Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945. dengan persetujuan tersebut sistem cabinet presidensial dalam UUD 1945 sudah diamandemen menjadi sistem kabinet parlementer.

4. Pembentukan Kabinet.

Kebanyakan negara-negara yang baru merdeka memilih bentuk pemerintahan demokrasi. Salah satu cirinya adalah adanya Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Bentuk dan pola pemerintahan yang dianut oleh para pemimpin Indonesia pada waktu itu adalah penerapan demokrasi yang ada di negeri Belanda yang berdasarkan multipartai, yaitu system pemerintahan parlementer. Hal itu disebabkan pada masa pergerakan nasional, banyak kaum cendekiawan Indonesia yang menuntut ilmu di negeri Belanda.

Kabinet pertama RI yang terdiri dari Perdana Menteri, Presiden Soekarno dan dibantu oleh 17 menteri dan 4 pejabat tinggi yang ditetapkan pada tanggal 2 September 1945 dipimpin oleh Presiden Soekarno :

Perdana Menteri : Ir. Soekarno

Menteri Dalam Negeri : R.A.A Wiranatakusumah

Menteri Luar Negeri : Mr. Ahmad Subardjo

Menteri Kehakiman : Prof. Dr. Soepomo, S.H.

Menteri Kemakmuran : Ir. D.P. Surakhman

Menteri Keuangan : Mr. A.A. Maramis

Menteri Kesehatan : Dr. R. Boentaran M.

Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara

Menteri Sosial : Mr. Iwa Kusumasumantri

Menteri Penerangan : Mr. Amir Syarifuddin

Menteri Perhubungan : R. Abikusno Cokrosuyoso

Menteri Keamanan Rakyat : Suprijadi

Menteri Pekerjaan Umum : R. Abikusno Cokrosuyoso

Menteri Negara : K.H. Wachid Hasyim

Menteri Negara : Dr. M. Amir

Menteri Negara : Mr. R.M Sartono

Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata

Menteri Negara : Mr. A.A. Maramis

Di samping itu juga diangkat sejumlah pejabat tinggi negara, yaitu sebagai berikut.

Ketua Mahkamah Agung : Dr. Mr. Kusumaatmadja

Jaksa Agung : Mr. Gatot Tarunamihardja

Sekretaris Negara : Mr. A.G. Pringgodigdo

Juru Bicara Negara : Sukardjo Wirjopranoto

Karena pengaruh dari golongan kiri dalam KNIP, usia kabinet itu tidak berlangsung lama, yaitu sejak tanggal 2 September 1945 hingga 14 November 1945. Sejak tanggal 14 November 1945, system pemerintahan di Indonesia berubah menjadi system kabinet parlementer dengan perdana menteri pertamanya, Sultan Syahrir.

5. Pembentukan Partai Politik.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI bersidang untuk yang ketiga kalinya serta menghasilkan keputusan antara lain pembentukan Partai Nasional Indonesia, yang pada waktu itu dimaksudkan sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia (partai tunggal). Dalam perkembangannya timbul Maklumat tanggal 31 Agustus 1945 yang memutuskan bahwa gerakan serta persiapan Partai Nasional Indonesia ditunda serta segala kegiatan dicurahkan ke dalam Komite Nasional. Sejak saat itu, gagasan satu partai tak sempat dinasibkan lagi. Demi kelangsungan kenasiban demokrasi, maka KNIP mengajukan usul terhadap pemerintah supaya rakyat diberbagi peluang seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik.

6. Komite Van Aksi dan Lahirnya Badan – Badan Perjuangan.

Setelah mendengar kabar proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat menyambut dengan gembira dan penuh semangat untuk mempertahankannya. Faktor ini nampak dari dukungan spontan terhadap proklamasi yang berfungsi mengusahakan secepatnya tegaknya negara Republik Indonesia.

Komite Van Aksi

Komite Van aksi adalah utusan Laskar perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Barisan Buruh Indonesia (BBI), dan lain-lain. Pada 2 September 1945 memberikan dukungan terhadap negara kesatuan RI dengan mengeluarkan suatu manifesto yang disebut “Suara Rakyat Nomor 1”.

Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Pada tanggal 5 September 1945 di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX menyebutkan “Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat” yang bersifat kerajaan, sebagai daerah istimewa dalam wilayah negara Indonesia. Berikut kutipan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX :

· Bahwa Negara Ngayogyakarta Hardiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia.

· Sebagai kepala daerah, Sri Sultan HB IX memegang pemerintahan di wilayah kesultanan Yogyakarta.

· Kesultanan Yogyakarta mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah pusat RI dan Sultan Yogyakarta bertanggung jawab atas negeri Yogyakarta langsung terhadap presiden RI.

Kemudian Presiden Republik Indonesia, Soekarno dengan cara khusus mengirim utusan ke Yogyakarta untuk memberitau piagam pernyataan Pemerintah Republik Indonesia yang menyebutkan :

“Kami Presiden Republik Indonesia menyebutkan Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Ngalogo Abdurachman Sayidin Panotogomo Khalifatullah Ingkang kaping IX ing Ngayogyakarta Hadiningrat, pada kedudukannya, dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan bakal mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa, dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai tahap Republik Indonesia.

Djakarta, 19 September 1945

Presiden Republik Indonesia.

Soekarno

Rapat Raksasa di Lapangan IKADA

Comitë van Actie sebagai wadah para pemuda dan mahasiswa berperan dalam merencanakan rapat raksasa di lapangan Ikada, memobilisasi massa dan mendesak pemerintah untuk hadir dalam rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945.

Latar belakangnya adalah ketidak puasan komite Van Aksi terhadap kondisi dan struktur awal pemerintahan Indonesia. Tujuan rapat raksasa IKADA adalah :

· Untuk mendekatkan emosional Pemerintah Republik Indonesia dengan rakyat Indonesia bahwa Indonesia telah merdeka.

· Untuk menunjukkan terhadap tentara sekutu bahwa rakyat Indonesia siap menghadapi apa saja yang hendak mengganggu kemerdekaan Indonesia.

· Lalu, presiden Soekarno berpidato selagi lima menit. Beliau meminta supaya rakyat percaya pada pemerintah. Seusai 10 jam massa berkumpul di lapangan IKADA, akhirnya massa membubarkan diri sebab telah puas atas keberadaan pemimpin negara Indonesia.

Rapat raksasa di lapangan IKADA meskipun hanya beberapa menit, tetapi mempunyai makna besar, yaitu :

· Sukses mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya adalah perwujudan kewibawaan pemerintah RI di hadapan rakyat.

· Sukses menggugah kepercayaan rakyat bakal kekuatan bangsa Indonesia sendiri.

Perbuatan Heroik di Beberapa Daerah di Indonesia

Sejak dikumandangankan proklamasi kemerdekaan, bendera Merah Putih berkibar dimana-mana. Di samping itu, pekik “Merdeka” menjadi salam nasional.

· Perbuatan Heroik Terhadap Jepang. Tindakan terhadap Jepang khususnya untuk merebut dan melucuti senjata-senjata Jepang. Tujuan melucuti senjata Jepang : memperoleh senjata untuk modal perang, mencegah senjata Jepang supaya tak jatuh ke tangan sekutu, mencegah supaya senjata Jepang tak dipakai untuk membunuh rakyat.

· Pertempuran di Surabaya dan kurang lebihnya selama bulan September 1945, rakyat dan BKR merebut senjata di gudang mesiu Don Bosco. Merebut kompleks penyimpanan senjata dan pemancar radio di Embong, Malang. Dan pada tanggal 1 Oktober 1945, rakyat merebut Markas Kompetai (polisi rahasia) yang dianggap lambing kekejaman Jepang.

· Pertempuran di Yogyakarta (26 September 1945). Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang mengadakan aksi mogok. Mereka memaksa pihak Jepang untuk menyerahkan semua kantor terhadap pihak Indonesia.

· Pertempuran Lima Hari di Semarang (15 – 20 Oktober 1945). Pertempuran ini diawali dari momen kaburnya para tawanan bekas tentara Jepang yang akan dijadikan buruh pabrik di daerah Cepiring. Kemudian Jepang menguasai pusat persediaan air yang ada di daerah Candi. Kondisi tersebut meresahkan rakyat saat tersiar bahwa Jepang telah meracuni persediaan air minum di daerah Candi. Untuk membuktikannya, Dr. Karyadi mengecek air minum tersebut. Ketika sedang memeriksa, ia ditembak Jepang. Momen ini memunculkan amarah rakyat, kemudian berkobarlah pertempuran Lima Hari di Semarang, 2.000 rakyat Semarang menjadi korban dan 100 orang Jepang tewas. Pertempuran ini sukses diakhiri seusai ceo TKR berunding dengan pasukan Jepang. Usaha perdamaian tersebut akhirnya lebih dipercepat setalah pasukan Sekutu (Inggris) mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Untuk selanjutnya, pasukan Sekutu menawan dan melucuti senjata Jepang.

· Pertempuran di Kalimantan. Pada 14 November 1945 dengan beraninya kurang lebih 8000 orang berkumpul di komplek NICA dengan mengarak Bendera Merah-Putih.

· Pertempuran di Makassar. Para pemuda mendukung Gubernur Sulawesi, Dr. Sam Ratulangi dengan merebut gedung-gedung Vital dari tangan polisi. Di Gorontalo para pemuda sukses merebut senjata dari markas-markas Jepang pada 13 Sepember 1945. Di Sumbawa di bulan Desember 1945, rakyat berusaha merebut markas-markas Jepang. Pada 13 Desember 1945 dengan cara serentak para pemuda meperbuat agresi terhadap Jepang.

· Pertempuran di Aceh (6 Oktober 1945). Para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API). 6 hari kemudian Jepang melarang berdirinya organisasi tersebut. Ceo pemuda menolak dan timbulah pertempuran. Para pemuda mengambil alih kantor-kantor pemerintah Jepang, melucuti senjatanya dan mengibarkan Bendera Merah-Putih.

· Pertempuran di Palembang (8 Oktober 1945).

· Pertempuran di Sumbawa (Desember 1945), mereka merebut pos-pos militer Jepang, yaitu terjadi di Gempe, Sape, dan Raba.

Perbuatan Heroik Terhadap Sekutu

· Momen bendera di Surabaya / Insiden Tunjungan (19 September 1945), terjadi insiden bendera di hotel Yamato, yaitu momen penyobekan bendera Belanda merah putih biru, menjadi bendera merah putih. Lalu, saat terbunuhnya Jenderal Mallaby pada tanggal 28 Oktober 1945, pihak sekutu menuduh para pemuda Indonesia yang menbunuhnya. Inggris mengeluarkan ultimatum supaya pemuda Indonesia yang merasa membunuh menyerahkan diri hingga batas waktu tanggal 10 November 1945. Sebab ultimatum tak ditanggapi maka terjadi pertempuran antar Sekutu dengan Arek-arek Surabaya yang dipimpin Bung Tomo, Sungkono dan Gubernur Suryo untuk mempertahankan Surabaya dari gempuran sekutu hampir satu bulan lamanya. Akhirnya, tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan.

· Momen Bandung Lautan Api. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 Oktober 1945 di kota Bandung, dikarenakan oleh adanya tuntutan sekutu supaya para pemuda menyerahkan senjata dan meninggalkan kota Bandung paling lambat 29 November 1945. Pasukan TRI akhirnya menyerbu Sekutu dan membumi hanguskan kota Bandung Selatan. Tokoh dalam Bandung Lautan Api diantaranya : Kol. A. H. Nasution, Kol. Hidayat, Moh. Toha, dan Aruji Kartawinata.

· Momen Medan Area. Tentara yang dipimpin oleh Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan dan nyatanya diboncengi oleh tentara NICA yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Mereka menuntut para pemuda menyerahkan senjatanya, tetapi tak dipenuhi jadi terjadi pertempuran pada tanggal 13 Oktober 1945.

· Pertempuran Lima Hari di Semarang. Pertempuran Lima Hari di Semarang adalah pertempuran besar yang terjadi seusai Jepang menyerah terhadap Sekutu. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 – 20 Oktober 1945. Pertempuran Lima Hari di Semarang diawali dari momen kaburnya para tawanan bekas tentara Jepang yang bakal dijadikan buruh pabrik di daerah Cepiring. Kaburnya tentara-tentara Jepang ke wilayah Semarang ini memunculkan ketakutan pada diri rakyat Semarang. Apalagi kemudian Jepang menguasai pusat persediaan air yang ada di daerah Candi. Kondisi terus meresahkan rakyat saat tersiar desas-desus bahwa Jepang telah meracuni persediaan air minum di daerah Candi. Untuk membuktikan desas-desus itu, Dr. Karyadi memberanikan diri untuk mengecek air minum tersebut. Ketika sedang meperbuat pemeriksaan, ia ditembak Jepang dan kemudia gugur. Momen ini memunculkan amarah rakyat jadi berkobarlah pertempuran Lima Hari di Semarang. Dalam pertempuran tersebut, setidak sedikit 2. 000 rakyat Semarang menjadi korban dan 100 orang Jepang tewas. Pertempuran ini sukses diakhiri seusai ceo TKR berunding dengan pasukan Jepang. Usaha perdamaian tersebut akhirnya lebih dipercepat setalah pasukan Sekutu (Inggris) mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Untuk selanjutnya, pasukan Sekutu menawan dan melucuti senjata Jepang.

· Momen Palagan Ambarawa(21 November - 15 Desember 1945). Pertempuran terjadi antara TKR dengan Belanda dan Sekutu. Pertempuran bermula ketika tentara Sekutu dengan cara sepihak membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan di Magelang dan Ambarawa. Seusai mendapat bantuan dari Devisi V ceo Kolonel Soedirman, pasukan Sekutu bisa dipukul mundur. Untuk mengenang pertempuran ini, didirikan monument dan museum Palagan Ambarawa.

· Pertempuran Margadana di Bali (18 November 1946) yang dipimpin oleh I Gusti Ngura Rai dengan pasukannya Ciung Wanara. Momen ini terjadi sebab menentang pembentukan NIT. Dalam pertempuran ini, I Gusti Ngurah Rai mengadakan perlawanan habis-habisan jadi disebut dengan Perang Puputan.

· Pertempuran di Biak. Rakyat Irian (Papua Barat) di beberapa kota di Jayapura, Sorong, Serui, dan Biak memberi sambutan hangat dan mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 1948, terjadi pertempuran antara rakyat Biak dengan tentara NICA. Momen ini diawali dari agresi tangsi militer Belanda di Sosido dan Biak yang dilakukan oleh rakyat. Para pemuda yang dipimpin Joseph berusaha mengibarkan bendera merah putih di seluruh Biak. Serangan itu gagal dan dua orang pemimpinnya dihukum mati, sedangkan yang lainnya dihukum seumur nasib.

7. Lahirnya TNI

Pemerintah Indonesia yang baru merdeka segera membentuk tentara nasional dengan pertimbangan politik yaitu pembentukan tentara nasional pada saat itu menyebabkan kecurigaaan serta memunculkan pukulan perpaduan tentara Sekutu serta Jepang. Pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang berfungsi menjaga keamanan umum pada masing-masing daerah. Badan-badan perjuangan bernaung dibawah Komite Van Aksi, antara lain Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), serta Barisan Buruh Indonesia (BBI),. Badan-badan perjuangan kemudian dibentuk diseluruh Indonesia, semacam Barisan Banteng Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Hisbullah Sabilllah, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI), Barisan Pemuda Indonesia (BPI), serta Pemuda Republik Indonesia (PRI).

Sidang PPKI tanggal 22 Agustus sukses membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) serta diumumkan oleh presiden pada tanggal 23 Agustus 1945. dengan pemimpin BKR pusat sebagai berikut :

· Ketua umum : Kaprawi

· Ketua I : Sutalaksana

· Ketua II : Latief Hendraningrat

· Anggota : Arifin Abdurahman, Mahmud serta Zulkifli Lubis

Pada tanggal 16 September 1945 South East Asian Comand (SEAC), angkatan perang Inggris mendarat di Jakarta serta membuat tekanan terhadap Jepang. Faktor itu memunculkan keberanian serdadu Jepang untuk mempertahankan diri terhadap pemuda Indonesia yang sedang melucuti senjata. Pada tanggal 29 September 1945 datang tentara Sekutu yang tergabung dalam Alied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) dengan mengangkat pasukan NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Hal ini menimbulakan perlawanan sengit dari para pemuda Indonesia terhadap sedadu NICA serta sekutu, terbukti pensiunan Mayor KNIL Urip Sumoharjo ke Jakarta serta dberi tugas membentuk tentara kebangasaan Indonesia. Melewati Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 terbentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dengan Maklumat Pemerintah Tanggal 6 Oktober 1945, Supriyadi, pemimpin perlawanan Peta di Blitar (Febuari 1945), diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Sebab Supriyadi tak memenuhi panggilan serta tak terdengar berita beritanya, pada tanggal 20 Oktober 1945, pemerintah kembali memberitahukan para pejabat pemimpin di lingkungan Kementerian Keamanan Rakyat antara lain Menteri Keamanan Rakyat ad interim, Muhammmad Suroadikusumo, pemimpin paling atas Tentara Keamanan Rakyat, Supriyadi, serta sebagai kepala staf Umum Tentara Keamanan Rakyat adalah Urip Sumoharjo.

Dalam Konferensi TKR di Yogyakarta pada tanggal 12 November 1945, Kolonel Sudirman, Panglima Divisi V Banyumas dipilih menjadi pemimpin paling atas TKR sedangkan kepala staf dipilih Urip Sumoharjo. Pada tanggal 6 Desember 1945 Markas Besar TKR mengeluarkan sebuah maklumat yang menyebutkan bahwa disamping tentara resmi (TKR) diperbolehkan adanya lascar-laskar, sebab hak serta keharusan mempertahankan negara bukanlah monopoli tentara. Pada tanggal 18 Desember 1945 pemerintah melantik Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pelantikan Jenderal. Sebagai kepala Staf TKR dilantik Urip Sumoharjo dengan pangkat letnan Jenderal. Tugas mutlak panglima Besar TKR adalah meninjau kembali struktur organisasi, struktur kerja, serta landasan perjuangan TKR agar diadakan penyempurnaan lebih lanjut. Kemudian diadakan rapat ceo pada tanggal 1 Januari 1946 menyebabkan pemerintah merubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, Kementerian Keamanan Rakyat menjadi Kementerian Pertahanan. Belum hingga sebulan dikeluarkan lagi Maklumat Pemerintah Tanggal 23 Januari 1945 untuk mengganti nama Tentara Keselamatan Rakyat dengan nama Tentara Republik Indonesia (TRI).

Tanggal 19 Juli 1946 terbentuklah Angkatan Laut Republik Indonesia disingkat ALRI. Pada tanggal 9 April 1946 TRI tahap perhubungan udara diganti nam serta strukturnya menjadi Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara alias dikenal dengan nama Angkatan Udara Republik Indonesia di singkatat AURI. Pada tanggal 5 Mei 1947 presiden mengeluarkan dekrit guna membentuk Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dengan beranggotakan 21 orang dari ceo berbagai lascar yang paling berpengaruh kuat. Panitia itu dipimpin Presiden Sukarno sendiri. Pada tanggal 7 Juni 1947 keluar sebuah Penetapan Presiden yang membentuk sebuah organisasi tentara yang bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai penyempurna TRI. Didalam penetapan itu, antara lain diputuskan bahwa mulai tanggal 3 juni 1947 dengan cara resmi Tentara Nasional Indonesia dengan segenap anak buah angkatan perang yang ada sebagai inti kekuatannya. Tidak hanya itu, anak buah lascar bersenjata, baik yang telah maupun yang belum bergabung dalam biro perjuangan dimasukan serentak dalam Tentara Nasional Indonesia, dengan Kepala Pucuk Pemimpin, Panglima Besar Jenderal Soedirman.

B. Pembentukan Partai Politik Setelah Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus telah memulai babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan bangsa dalam kurun waktu 1945 hingga akhir tahun 1945, yang merupakan kelahiran badan-badan aparatur negara sebagai bagian dari cikal bakal lahir politik di Indonesia.

Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 menetapkan aturan peralihan UUD 1945 selama UUD 1945 belum dapat dibentuk secara sempurna. PPKI juga membentuk Komite Nasional Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang membantu Presiden sebelum MPR dan DPR didirikan.

Badan Pekerja KNIP (BPKNIP) mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik, yang kemudian ditindaklanjuti oleh wakil presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945, yang isi maklumatnya adalah :

1. Pemerintah menyukai partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin kejalan yang benar.

2. Pemerintah berharap supaya parta-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat dalam bulan januari 1946.

Setelah dikeluarkan maklumat itu, berdirilah partai-partai politik di NKRI. Beberapa partai politik yang kemudian terbentuk antara lain :

1. Partai Masyumi

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia adalah partai politik dengan simbol pemilu bintang bulan yang berdiri tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta dipimpin oleh dr. Sukiman Wiryosanjoyo . Tujuan didirikannya Partai Masyumi sebagai partai penyatu umat Islam dalam bidang politik. Namun, Partai Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 dikarenakan tokoh-tokohnya dicurigai dalam pemberontakan dari dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia.

2. PKI (Partai Komunis Indonesia)

PKI (Partai Komunis Indonesia) adalah salah satu partai di Indonesia dengan simbol pemilu palu arit yang berdiri tanggal 7 November 1945, dipimpin oleh Mr. Moh. Yusuf. Oleh tokoh-tokoh komunis, sebenarnya pada tanggal 2 Oktober 1945 PKI telah didirikan.

3. PBI (Partai Buruh Indonesia)

PBI (Partai Buruh Indonesia) Berdiri tanggal 8 November 1945 dahulu bernama Barisan Buruh Indonesia yang dipimpin oleh Nyono. Anggota PBI berjumlah 1000 orang pada tahun 1946 dan pada tahun 1948 Partai Buruh Indonesia dibubarkan.

4. Partai Rakyat Jelata

Berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Sutan Dewanis.

5. Parkindo (Partai Kristen Indonesia)

Berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Dr. Prabowinato. Parkindo adalah salah satu partai politik Indonesia pada tahun 1945-1973 dengan basis wilayahnya pada daerah Protestan Indonesia. Pada 10 Januari 1973, Parkindo difusikan dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

6. PSI (Partai Sosialis Indonesia)

PSI (Partai Sosialis Indonesia) adalah partai di Indonesia yang menganut ideologi sosialisme dengan simbol pemilu bintang merah. Berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Amir Syarifuddin. PSI menjunjung tinggi derajat kemanusiaan dengan mengakui dan menjunjung tinggi persamaan derajat setiap manusia yang menghargai pribadi seseorang dalam pikiran serta dalam pelaksanaan sosialisme. PSI dibubarkna pada tahun 1960.

7. PRS (Partai Rakyat Sosialis)

PRS (Partai Rakyat Sosialis) adalah partai politik yang pernah ada di Indonesia. Didirikan di Jakarta pada tanggal 10 November tahun 1945. dipimpin oleh Sutan Syahrir. Pada pertemuan di Cirebon, partai ini bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia, membentuk Partai Sosialis dengan Sjahrir sebagai ketua.

8. PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia)

Berdiri tanggal 8 Desember 1945 yang dipimpin oleh F.S. Harijadi. Asas dan tujuan berbunyi sebagai berikut:

a. Partai Katolik berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa pada umumnya serta Pancasila pada khususnya dan bertindak menurut asas-asas Katolik.

b. Tujuan Partai Katolik ialah bekerja sekuat-kuatnya untuk kemajuan Republik Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya.

9. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia

Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia atau sering disingkat juga sebagai Permai adalah gerakan sosial di Indonesia, berfungsi baik sebagai partai politik dan asosiasi mistis Abangan dan berdiri tanggal 17 Desember 1945 dipimpin oleh JB Assa.

10. PNI (Partai Nasional Indonesia), berdiri tanggal 29 Januari 1946. PNI merupakan penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia (PRI), Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia, yang masing-masing sudah berdiri dalam bulan November dan Desember 1945, didirikan oleh Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr.Sartono, Mr Iskaq Tjokrohadisuryo dan Mr Sunaryo.

C. Tokoh-tokoh Proklamasi

1. Ir. Soekarno

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Bung Karno sebagai tokoh pada masa perjuangan hingga masa kemerdekaan menjadi panutan bagi para pejuang kemerdekaan yang lain. Beberapa peran Bung Karno di antaranya adalah sebagai berikut.

• Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Achmad Soebardjo.

• Bung Karno menandatangani teks Proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta.

· Bung Karno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di kediamannya di jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta.

2. Drs. Moh. Hatta

Dr.(H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta (populer sebagai Bung Hatta, lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat , 12 Agustus 1902 – wafat di Jakarta, 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun) adalah pejuang, negarawan, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Bung Hatta adalah teman seperjuangan Bung Karno. Beberapa peran Bung Hatta dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut.

• Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Mr. Achmad Soebardjo.

• Bung Hatta menandatangani teks Proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno.

3. Mr. Achmad Soebardjo

Achmad Soebardjo Djojoadisurjo (lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 – wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun) adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Mr. Achmad Soebardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Adapun peranan Mr. Achmad Soebardjo adalah Mr. Achmad Soebardjo menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta.

4. Laksamana Tadashi Maeda

Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Ia melanggar perintah Sekutu yang melarang para pemimpin Indonesia mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peranannya dalam mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah Laksamana Tadashi Maeda menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan konsep teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

5. Sukarni

Sukarni (lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916 – wafat di Jakarta, 7 Mei 1971 pada umur 54 tahun), yang nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo, adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Peran Sukarni antara lain Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks Proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia.

6. Fatmawati

Fatmawati yang bernama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980 dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Fatmawati setia menemani Bung Karno selama masa perjuangan. Peranan Fatmawati dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut.

Fatmawati menjahit Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih yang turut dikibarkan pada upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta.

7. Sayuti Melik